Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago mewanti-wanti Kepala BGN, Dadan Hindayana terkait pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, banyak sertifikasi higienis yang diperjualbelikan. Katanya, sertifikat itu bisa dibeli dengan harga Rp 5-10 juta.
“Bapak harus tau ya, sertifikat higienis itu dijual antara Rp 5-10 juta per lembar. Untuk satu sertifikasi higienis,” ucap Irma saat rapat kerja bersama Dadan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (1/10).
“Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden, saya yakin. Kenapa? Karena pasti akan keracunan lagi nanti anak-anak ini. Pasti akan ada yang keracunan lagi,” tambahnya.
Ia pun menilai bahwa harus ada koreksi silang yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM dalam pemberian SLHS.
“Untuk sertifikasi, jangan BGN. Tapi oleh lembaga yang Bapak bentuk, yang isinya adalah BPOM dan Kementerian Kesehatan. Itu yang akan menjadi kontrol, Pak,” ucap Irma.
“Kalau Bapak bikin lembaga sertifikasi, diduitin lagi nanti, Pak. Yakin saya. Dan nggak akan jadi jalan keluar,” tambahnya.
Irma pun mewanti-wanti Dadan agar tidak senasib dengan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel yang ditangkap KPK karena dugaan korupsi sertifikasi K3.
“Kan kita bisa lihat contoh bagaimana sertifikasi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja. Yang si Noel itu masuk KPK itu loh,” ucap Irma.
“Itu karena sertifikasi-sertifikasi di sana banyak banget. Dan nggak ada gunanya. Cuma di atas kertas itu, Pak,” tambahnya.
Lebih lanjut, Irma pun meminta kepada Dadan agar memberikan anggaran kepada Kemenkes dan BPOM agar bisa bergerak memberikan kontrol terhadap pemberian SLHS.
“Anggarannya juga dikasih, jangan cuma kerjaan aja yang dikasih. Kementerian Kesehatan sama BPOM, kan anggaran BGN luar biasa besar,” ucap Irma.
“Harus mengalirlah untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan presiden untuk mengamankan MBG ini untuk anak-anak Indonesia,” lanjutnya.
Di dalam rapat itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin pun menanggapi permintaan Irma tersebut. Ia menyebut bahwa Kemenkes akan mulai sosialisasi mengenai SLHS ini.
“Hari Kamis besok akan sosialisasi juga dengan dinas kesehatan untuk SLHS ini, Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi, supaya dipastikan itu tidak mengurangi standar,” ucap Budi.
“Tapi juga bebas dari kelambatan dan tata kelola yang buruk. Nanti saya masukkan khusus itu bu, bilangin besok, nggak ada itu Rp 5 juta, Rp 5 juta per sertifikat itu nanti kita sampaikan ke sana,” tambahnya.
Soal anggaran, menurut Budi, BGN dan Kemenkes sudah berdiskusi.
“Jadi dari BGN tadi beliau sudah menunjukkan niat positif, nanti mungkin ada beberapa anggarannya BGN yang bisa disalurkan ke dinas-dinas kesehatan di daerah, agar bisa membantu mengawasi atau membantu mendukung, karena tenaga-tenaganya kan adanya di daerah-daerah,” ucap Budi.
